Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melangkah ke depan dalam memperkenalkan era baru dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, mereka baru saja meluncurkan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI), suatu terobosan berbasis teknologi yang diumumkan pada hari Kamis (04/04) di Jakarta.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022 yang menyoroti pentingnya mencegah risiko penyimpangan dalam PBJ Kementerian PUPR hingga tahun 2024.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan komitmen Kementerian dalam meningkatkan kualitas proses PBJ, khususnya dalam peningkatan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia menekankan adopsi regulasi adaptif dan teknologi inovatif sebagai tonggak utama dalam perbaikan kinerja.
SIPASTI, sebagai bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT), bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengadaan dengan mempercepat dan mempermudah penyusunan HPS. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Rachman Arief Dianeputra, menjelaskan bahwa sistem ini terdiri dari lima sistem utama, yang mencakup pemantauan harga satuan pokok, perhitungan HPS, serta mekanisme pembahasan dan revisi HPS yang efektif dan efisien.
Pentingnya keamanan data juga menjadi fokus dalam peluncuran SIPASTI. Melalui penggunaan server PDN dan pengujian keamanan berkala, Kementerian memastikan keamanan informasi dan sistem terjaga dengan baik.
Langkah ini tidak hanya diresmikan oleh para Direktur Jenderal, tetapi juga disaksikan oleh Menteri PUPR sendiri, menegaskan komitmen tinggi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat Kementerian PUPR serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandakan kerjasama lintas sektor dalam upaya pemberantasan praktik korupsi dalam PBJ.